Obamarket

Jakarta, Kompas - Hari pertama rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden tingkat nasional mampu menyelesaikan penghitungan suara di 12 provinsi.

Hasil sementara di 12 provinsi, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono unggul dengan 59,73 persen suara.

Juru bicara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Indra Piliang, dan Koordinator Hukum dan Advokasi Tim Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun, menegaskan, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto berencana menggugat daftar pemilih tetap (DPT) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim mereka juga menemukan keanehan pada sertifikat berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.

Rekapitulasi penghitungan suara pilpres diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta, mulai Rabu (22/7) hingga Jumat besok. Rapat rekapitulasi dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan dihadiri semua anggota KPU, KPU provinsi, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu provinsi, saksi pasangan calon, dan lembaga pemantau.

Pasangan Yudhoyono-Boediono memperoleh 26.215.083 suara dan unggul di sembilan provinsi. Posisi berikutnya ditempati Megawati-Prabowo dengan 11.361.355 suara (25,88 persen) yang menang di satu provinsi. Posisi akhir ditempati Jusuf Kalla-Wiranto dengan 6.316.178 suara (14,39 persen) dan menjadi pengumpul suara terbesar di dua provinsi.

Pasangan Yudhoyono-Boediono juga menang di provinsi yang pada pemilu legislatif lalu dikuasai PDI-P sebagai partai pendukung utama Megawati-Prabowo, yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Proses rekapitulasi berjalan lancar, nyaris tanpa protes dari saksi pasangan capres-cawapres. Pembahasan persoalan yang cukup panjang hanya terjadi untuk DPT dan logistik Provinsi Riau yang diajukan saksi Jusuf Kalla-Wiranto, Chairuman Harahap, dan saksi Megawati-Prabowo, Abdul Harris Bobihoe. Perdebatan itu berakhir setelah KPU dan KPU Riau menjelaskan perkara yang dipersoalkan.

Kondisi ini jauh berbeda dari pelaksanaan rekapitulasi pemilu legislatif lalu yang banyak dihujani protes dari beberapa saksi partai. Dalam rekapitulasi pilpres, semua kondisi itu tidak terjadi. Semua anggota KPU dan saksi terlihat santai.

Hal itu berkebalikan dengan proses pengamanan yang ketat. Barang bawaan pengunjung diperiksa dua kali oleh polisi, sedangkan pengecekan identitas diri dilakukan setidaknya hingga empat kali. Polisi pun berjaga di seluruh sudut Gedung KPU. Sinyal telepon seluler di dalam ruang rekapitulasi pun diacak.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, kelancaran proses rekapitulasi itu karena proses penghitungan dalam pilpres jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pemilu legislatif. Jajaran KPU di tingkat bawah tidak kerepotan melakukan penghitungan suara.

Kaget

Saksi pasangan Megawati-Prabowo, Arif Wibowo, mengaku kaget dengan sertifikat berita acara rekapitulasi pilpres dari semua KPU provinsi yang baik dan bersih dari berbagai kejanggalan seperti yang terjadi dalam pemilu legislatif. ”Ini aneh. Saya tidak yakin KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mampu mengisi berita acara dan sertifikat penghitungan suara dengan baik,” katanya.

Arif mencurigai rapinya berita acara dan sertifikat acara itu untuk menutupi berbagai pelanggaran penyelenggaraan pemilu, seperti adanya spanduk sosialisasi yang mengarahkan pemilih mencentang pasangan nomor urut 2, surat suara yang sudah tercentang untuk pasangan nomor urut 2, serta contoh formulir C-1 atau rekapitulasi penghitungan suara tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang juga menguntungkan capres-cawapres nomor 2.

Secara terpisah, Indra dan Gayus menyambut pendapat MK sebagai angin segar bagi pasangan capres-cawapres untuk mempersoalkan masalah DPT dalam pilpres 8 Juli lalu.

Indra mengatakan, pendapat Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar terkait dengan kekisruhan DPT merupakan pendapat positif. ”Sengketa hasil terbatas pada perolehan suara, tetapi seharusnya juga terkait dengan penyelenggaraan pilpres. Angin segar bagi proses penyelidikan pelaksanaan pilpres,” katanya.

Indra mengatakan, tim JK- Wiranto akan mendukung gugatan yang akan diajukan pasangan Mega-Prabowo. ”Dari awal rencananya memang ke sana. Kami dengar pasangan Mega-Prabowo akan mengajukan gugatan. Kami, pasangan JK-Win, akan mendukung gugatan itu. Kami akan juga menyediakan data. Kami berpikir sebaiknya gugatan itu dijadikan satu,” kata Indra.

Gayus mengatakan, tim hukum Mega-Prabowo sedang menyiapkan berbagai hal kecurangan yang banyak terjadi di TPS. ”DPT banyak yang tidak sesuai dengan keadaan. Bahkan, kami menemukan ada daerah yang masih menggunakan DPT tahun 2004,” katanya.

Gayus dan Indra meminta MK tidak hanya memerhatikan soal selisih suara, tetapi juga memerhatikan prosedur yang salah sehingga mendapatkan hasil yang salah. ”Demokrasi seharusnya jangan tidak memerhatikan asas jurdil. Dari prosedur yang bermasalah sehingga mendapatkan hasil yang salah itu juga harus diperhatikan,” kata Gayus.

Pada kesempatan terpisah, Tim Kampanye Nasional Mega- Prabowo meyakini pilpres berlangsung dua putaran sebab berdasarkan hitungan mereka dan temuan di lapangan, perolehan pasangan Yudhoyono-Boediono tidak mencapai 50 persen.

Tim Kampanye Mega-Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Hadir Fadli Zon (sekretaris umum), Hasto Kristiyanto (sekretaris II), Gayus Lumbuun (koordinator tim hukum), dan Arteria Dahlan (kuasa hukum). ”Setelah kami hitung, per hari ini, suara Pak SBY tidak mencapai 50 persen,” kata Arteria. (mzw/sut/VIN)