Obamarket

Jakarta - Ribuan warga Facebook ramai-ramai menggusung Onno W. Purbo sebagai calon Menkominfo berikutnya. Lalu bagaimana tanggapan sang pendekar TI yang dicalonkan tersebut?

Ternyata, Onno lebih memilih untuk tidak berspekulasi. Siapapun yang bakal menjadi Menkominfo di kabinet berikutnya, ia serahkan kepada sang presiden yang terpilih nanti.

Dikatakan Onno, banyaknya dukungan yang masuk ke Facebook kepada dirinya merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Mantan dosen ITB ini pun sangat berterima kasih kepada mereka yang menyuarakan dukungannya tersebut.

"Namun, di sisi lain, yang yang punya hak untuk memilih menteri adalah presiden bukan (minta maaf) rakyat Facebook," ujar pria humoris ini kepada detikINET, Kamis (16/7/2009), tanpa menjelaskan lebih lanjut apa ia bersedia atau tidak jika ditawarkan posisi Menkominfo kepadanya.

Onno pun mempunyai sejumlah kriteria penting untuk sosok Menkominfo baru nantinya. Menurutnya, posisi pimpinan baik itu presiden maupun menteri haruslah mempunyai visi yang jelas dan penguasaan lapangan yang baik.

"Kalau kata pepatah a leader is one who knows the way, shows the way and goes the way," jelasnya.

Dengan kata lain sosok tersebut harus tahu permasalahan, peran, dan jalan keluar yang akan diambil Depkominfo nantinya untuk memajukan dunia teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.

Berdasarkan pengamatan terakhir detikINET, pendukung halaman 'Onno W. Purbo for Menkominfo' di Facebook sudah bertambah dengan cepat. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, yakni telah lebih dari 4.600 fans.

• Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
• Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
• Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
• Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
• Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
• Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
• Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
• Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
• Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
• Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional

• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional

Kamis, 23 Juli 2009 | 03:13 WIB

SEMUDA mungkin anak mestinya diberi pendidikan seks. Asosiasi Keluarga Berencana di Inggris mengungkapkan bahwa mulai usia empat tahun anak sebaiknya diberi pendidikan seks. Ini dimaksudkan untuk menekan angka aborsi dan infeksi penyakit menular seksual di antara para remaja.

Asosiasi ini berpendapat, bahwa pendidikan yang bertingkat mengenai seksualitas akan membantu anak-anak untuk paham dengan alat reproduksi dan yang terkait dengan seksualitasnya. Departemen Anak, Sekolah dan Keluarga mengatakan bahwa anak-anak mesti diajari mengenal bagian tubuhnya dan perbedaan-perbedaan mendasar antara seksualitas pria dan wanita juga hubungan di antara keduanya.

Sampai saat ini pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai mengenai seks dan hubungan antarmanusia. Karena itu "Banyak anak muda melakukan hubungan seks untuk mencari tahu bagaimana rasanya," ungkap Simon Blake, Direktur eksekutif Asosiasi Keluarga Berencana Inggris.

Menurut Simon, banyak buktinya ketika seorang anak mengenal pendidikan seks dan hubungan antarmanusia sejak awal, sebelum seorang anak mengalami masa pubertas, sebelum mereka merasakan atrakasi seksual, mereka akan menunda hubungan seks atau tidak buru-buru ingin melakukan hubungan seks.

"Mereka lebih sadar untuk menggunakan kontrasepsi dan menjalankan seks secara aman."Seorang remaja usia enam belas tahun, sebut saja Bethany dari Norwich menyebutkan bahwa dia tidak mengerti konsekuensi melakukan hubungan seks di usia muda.

"Saya tidak tahu bahwa saya bakal bisa hamil," ujarnya. "Saya pikir pengenalan seksualitas dalam pendidikan seks akan membatu kami seperti saya menghadapi hal ini."

Lembaga sosial ini menyebutkan bahwa pendidikan seks dasar yang diberikan dalam pelajaran ilmu pengetahuan saat ini tidak cukup memadai. Mereka menginginkan adanya kurikulum khusus mengenai seks dan hubungan antarmanusia sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Inggris setara dengan mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa Inggris.

Departemen Anak, Sekolah dan Keluarga mengatakan bahwa pendidikan seks dan hubungan antarmanusia yang efektif merupakan hal yang esensial untuk anak muda agar mereka memiliki pilihan yang aman dan menyehatkan atas hidupnya. Dan tentu saja agar kehamilan di usia muda dan infeksi penyakit menular dapat dicegah.

Seorang juru bicara departemen menambahkan bahwa para penasihat pemerintahan akan merekomendasikan kebijakan ini kepada pemerintah untuk menjadi sebuah kebijakan baru bulan depan.

Rivandra Royono

After the Bombings, What Yudhoyono Should Have Said

My brother was at the JW Marriott Hotel at the exact time of the bombing on Friday. He was on the floor right above the lobby when the nightmare unfolded. He was not injured, and I was more relieved than I had ever been in my life. I could only imagine his shock, and then I thought about those who died in the explosions and I couldn’t even dare to imagine how their loved ones must have felt.

Nearly a dozen people died. Dozens were seriously injured. Hundreds of us were in total shock. Millions of us grew scared and enraged.

Yet as Indonesia grieves, this great nation has also been left confused over what to make of President Susilo Bambang Yudhoyono’s word in his first press conference after the twin bombings. Granted, the president carried himself very well through most of his speech. He condemned the bombings outright, sending a very clear message that there is no room to justify the abhorrent acts. He acknowledged the grief and suffering of the victims’ families, and only a few people would say that he was not personally and genuinely pained by the tragedy.

The president pledged a full-blown investigation, promising that the culprits would pay for the heinous crime and bear the full weight of the law. He rightly recognized the work of the law enforcers who had successfully prevented acts of terrorism many times in the past, yet pointed out that the bombings served as a reminder that there were still cracks in the security system that desperately needed to be fixed.

But there was a large part of SBY’s statement I wish he had not made. He dedicated significant time to insinuating that the bombings might have some connection to the unofficial result of the presidential election. He further implied that the act of terror might have been politically motivated and personally directed at him, and that there might be further actions in the future to prevent him from being inaugurated.

Did he really not expect Indonesians to be perplexed by his statement? Right after the bombing, we were already speculating on what had happened. Not knowing who exactly to point our fingers at, we blamed whoever was convenient for us. One would expect the president to defuse such speculation and conflict; he did exactly the opposite. Already, the virtual world is buzzing about tension between the president’s supporters, who are finding ways to justify his words, and his staunch detractors, who insist that SBY has proven Indonesians made the wrong choice in the election.

SBY’s decision to disclose intelligence data, including photographs showing people using his picture for target practice — an effort to support his theory about the suspects’ motive — is also difficult to understand. One wonders if he has compromised intelligence work by revealing such information, or just why there had been no action taken prior to the bombings if the intelligence was indeed valid. Personally, I would be surprised if there was a head of state in the world today whose picture is not used as target practice by some people somewhere.

Several of the president’s aides have tried to argue that all the president was trying to do was emphasize that the investigation should be carried out by taking into account all possibilities. If that was the case, the president could have simply said, “The truth of the matter is that we don’t yet know the real motive behind the bombings. At this point it is very dangerous for us to speculate, and I strongly urge all parties to refrain from doing so. We need to allow the investigation to take its course, for only until it is carried out in full will we begin to understand what really happened.”

That way, in careful fashion, SBY could have defused speculation, cautioned the public that the bombings may turn out to have some connection with the election — a point he seemed to really want to make — and could have even sent a warning that any attempt to provoke political unrest would most certainly be met with hostility by the already agitated public.

Yet these are testing times not only for the president, but also for the rest of the leadership, including those entrusted to be the de facto opposition to the government. The public will assess their response — both in words and actions — to SBY’s statements, and an outright condemnation of the president’s words may not necessarily strike the right chord with the public, the overwhelming majority of whom after all voted for him.

This is a pivotal moment for the political opposition as much as it is for the president and his administration. Democratic Indonesia will remember how leaders reacted to the crisis and will pass judgment at the ballot box. The grieving, frightened and enraged Indonesians will be drawn to those who offer solace, clear direction and a sense of safety.

During a difficult time like this, we turn to our leaders. We expect them to acknowledge our grief and fear, to assure us that they will do everything in their power to find out who is responsible for causing harm to our loved ones, to ensure no further conflict arises from the tragedy and to remind us that while we need to be vigilant, we should not engage in baseless speculation and blame each other.

We shall soon see whether our leaders can live up to our expectations.

Rivandra Royono is executive director of the Association for Critical Thinking and a consultant for the World Bank in Jakarta.

Aleksius Jemadu

Tackling Bombs Will Require Taking a Closer Look at Ideas

Democracy and terrorism can never coexist, as they develop around totally different kinds of power. While the former seeks popular consent as the basis of political power, the latter is based on violence and the spread of panic and fear.

Until the bomb attacks at the JW Marriott and Ritz-Carlton hotels last Friday, the government had managed, since 2005, to prevent a major terrorist attack. Many people thought that with the execution of the three Bali bombers and the arrest of many members of terrorist groups that there was no longer a threat to our national security.

Unfortunately, such an assumption was entirely wrong and now we have to accept the fact that terrorist networks still operate and recruit members in the country in order to do their business whenever an opportunity arises.

The bomb attacks indicate that no matter how rigorously we defend our national security, there is always a way for terrorists to find loopholes in our security system and conduct their deadly attacks.

There has been much discussion among experts on how to deal with the issue of terrorism in order to preserve our young democracy. Before the most recent attacks, the government had been praised by the international community for its success in disrupting the activities of local terrorist networks and for jailing some of their leading figures.

Now the government has to rethink its whole approach in dealing with the issue of terrorism. It is not enough to have a sophisticated police squad and system of gathering intelligence. Those important factors should be complemented by a societal approach to prevent the recruitment of suicide bombers in the first place.

So far, our national security system has focused too much on the idea of deterrence. We have produced a tough anti-terrorist bill and those who are convicted of an act of terrorism will get a maximum sentence of the death penalty.

The normal expectation is that by introducing the threat of the death penalty, would-be terrorists will think twice before acting.

But the heart of the matter is that we’re dealing with people who are prepared to do away with this earthly life. They even openly express a strong desire to have that particular kind of death on the basis of a certain belief system.

Thus, deterrence becomes meaningless. So much so that the more we strengthen this strategy of deterrence, the more the suicide bombers will challenge and fight it.

This is exactly the reason why security alone is not enough and why it can become a boomerang if the excessive use of that approach leads to the alienation of civil society groups — groups that otherwise would constitute reliable allies in accomplishing the government’s policy objectives.

Of course, Indonesia is not in the same category as Iraq or Pakistan, where over the last couple of years there has been a high frequency of suicide bomb attacks against the government and Western targets.

We have reason to remain optimistic that the majority of Indonesians still prefer to achieve their political goals through peaceful means. This was proven by the high level of participation in the legislative and presidential elections this year.

On top of that, major religious-based civil society groups have categorically rejected the use of religious teachings to justify political violence. Thus, there is a solid social foundation of democracy on which we can build a strong tradition of political civility in our society.

However, the occurrence of terrorist attacks is not only determined by domestic factors. External contingencies, like the increase of Western military power in Pakistan and Afghanistan, may continue to inspire local networks of terrorism to retaliate here.

The very nature of terrorism as political violence consists of two interrelated factors: The act of terrorism itself and the ideological predisposition that gives birth to such acts.

If the government wants to increase the effectiveness of its anti-terrorist policy, it must address not only the act of terrorism but also the ideological predisposition that is so prevalent in some sectors of our society.

Unfortunately, both the government and our political parties have failed to encourage social participation, which is extremely important in transforming the minds of the people from violent proclivities to the primacy of social and political reasonableness.

It is now clear that the government cannot work alone in overcoming the terrorist threat. If the government fails to change the indifference of its social partners, we may experience more deadly attacks in the future.



Aleksius Jemadu is acting dean of the School of Social and Political Sciences at Pelita Harapan University.

Farouk Arnaz & Dwayne Carruthers

Friends and family mourn Garth McEvoy in Jakarta on Tuesday. McEvoy, an Australia national, was killed in last week's hotel bombings. (AP Photo/Irwin Fedriansyah)

Police Trailed Jakarta Bomb Suspect In 2007

The suspected suicide bomber in last week’s attack at the JW Marriott Hotel had been on the police’s wanted list since 2006 and was under police surveillance when he managed to disappear in 2007, a police source said on Tuesday.

The police source told the Jakarta Globe on condition of anonymity that the suspect, who is also suspected of involvement in the planning of the 2003 bombing of the Marriott, first came to the attention of police following a 2006 raid on the Central Java hideout of Noordin Mohammad Top, the alleged leader of a Jemaah Islamiyah faction.

The suspect was located following another raid in 2007, and was placed under surveillance in the hope that he would lead police to Noordin. However, the suspect disappeared.

National Police Chief Bambang Hendarso Danuri over the weekend identified one of the two suspected suicide bombers in Friday’s twin attacks only as “N,” saying he didn’t want to compromise the investigation.

Police sources later named the suspect, who they said had checked into a room at the Marriott, as 35-year-old Nur Rusdi, also known as Nur Hasbi and Nur Sahid.

National Police spokesman Brig. Gen. Sulistyo Ishak confirmed that on Monday Nur’s parents were taken away by police officers from their village in Temanggung, Central Java, to have DNA samples taken.

Sulistyo said police had also taken DNA samples from the family of a Ritz-Carlton Hotel employee named Ibrahim who had been missing for several days. Ibrahim is from Cirebon, West Java.

“His family came to us and reported that they have lost contact with Ibrahim,” Sulistyo said, without providing details.

Speaking on condition of anonymity, a police investigator told the Globe, “We still have to wait for the DNA testing to see whether Nur was the suicide bomber at the Marriott, but we have actually been looking for him since April 2006 after we raided the suspected hideout of” Noordin in Wonosobo, Central Java.

The investigator said Noordin escaped the raid, but police shot a man named Abdul Hadi, who was believed to have helped recruit Asmar Latin Sani, a suicide bomber involved in the 2003 attack on the Marriott, and bomb maker Jabir.

Police also arrested Salahuddin Sutowijoyo, who was involved in the 2002 Atrium Senen Mall bombing.

“After the raid we had specific information about Nur’s role in several previous terror networks and attacks,” he said.

He said Nur was also believed to be involved in the preparations for the first Marriott bombing, together with Abdul Hadi.

The police source said Asmar Latin Sani, Abdul Hadi and Nur all attended the Ngruki Islamic Boarding School in Solo, Central Java, together. Nur was also believed to be a member of Laskar Khos — meaning “special force” in Arabic — a faction of the Al Qaeda-linked Jemaah Islamiyah. He is believed to have been responsible for multiple attacks across Indonesia.

Police said Nur was also linked to two other terrorist suspects: Ahmad Basyir Umar, who was arrested in Surabaya, East Java, in March 2006; and Kholili, who was captured in Semarang, Central Java, in November 2005.

In March 2007, Nur’s name appeared once again when police fatally shot Agus Mahmudi in Sleman, Yogyakarta.

“After we apprehended several terrorist suspects we found that Nur also had links with them,” the police source said.

Nur was almost arrested in Klaten, Central Java, where his mother-in-law lives.

“But our commander at the time changed the plan and ordered us instead to follow him until he led us to Noordin,” the source said.
Police followed Nur to Kendal, near the Central Java capital of Semarang, but Nur managed to slip away.

Another source said the State Intelligence Agency (BIN) had alerted the National Police about Nur two years ago in connection with their surveillance of the so-called Palembang terrorist cell, which was broken up in 2008.

“But the police didn’t have any evidence to arrest Nur, so they didn’t,” the source said.

Meanwhile, two bodies at the police hospital in East Jakarta from Friday’s bombings were likely those of two Dutch nationals, Sulistyo said.

“We are waiting for DNA samples from their families,” he said.

If confirmed, the number of foreigners killed in the twin bomb attacks would rise to six.

The blast severely damaged five floors of the American-run hotel, shattering glass and damaging cars parked outside.

Indonesian Defence Minister Matori Abdul Jalil said it was a bomb attack and "clearly an act of terrorism".

At least one foreigner, the executive of a Dutch bank, is among the dead.

About 120 people from a range of nationalities are said to have been injured.

Earlier reports that nationals from the US, Australia and Malaysia had been killed have not been confirmed.

These conditions are similar to the bombings in Bali Police chief General Da'i Bachtiar

The governor of Jakarta, Sutiyoso, said the explosion was "very likely" to have been carried out by a suicide bomber.

Police chief General Da'i Bachtiar said there were similarities between Tuesday's attack and the devastating blast in Bali last October which left 202 people dead.

Police have said that in Bali, a suicide bomber detonated his bomb moments before an explosives-laden van blew up across the street.

Destruction

Police say the Jakarta bomb is thought to have been inside a Toyota car parked outside the lobby of the hotel, which is located near foreign embassies and office blocks.

The explosion came during a busy lunchtime in the commercial part of city.

Burned bodies lay amid pools of blood in the street among the shattered glass and twisted metal as flames and black smoke billowing up the building, correspondents say.

HAVE YOUR SAY People started to panic and tried to get downstairs as soon as possible Tarsim, Indonesia Send us your comments In pictures: Jakarta bomb

The BBC's Becky Lipscombe, reporting from the scene, said seven or eight wrecked cars littered the area around the entrance.

A cafe on the ground floor appeared to have borne the brunt of the blast, she said.

Witnesses said chaotic scenes followed the enormous explosion.

One woman in the hotel said she saw people running from offices holding their burning faces. Another witness said he was blown across the room by the force of the blast.

Madina Sar-Diarra, who lives in an apartment at the top of the hotel, told the Associated Press news agency that windows 30 floors up were shattered.

"It was a panic and once downstairs, I saw several injured people, especially cooks of the restaurant, covered in blood."

The Dutch citizen killed in the blast was Hans Winkelmolen, 49, president of PT Rabobank Duta Indonesia, a subsidiary of the Dutch co-operative bank Rabobank.

Bank spokesman Jan Dost said Mr Winkelmolen went to Jakarta in 2000 and was due to return to the Netherlands at the end of August.

"It's unbelievable and very sad," he said. "We are shocked, and very sorry for the wife and two sons he leaves behind."

Presidential visit

Indonesian President Megawati Sukarnoputri, who recently vowed to destroy terror networks in the world's largest Muslim nation, visited the scene of the attack on Tuesday, but made no comment to reporters.

The government has said it will not give in to terrorism and announced unspecified restrictions to prevent further attacks.

The United States urgently renewed its calls for Americans in Indonesia to follow tighter personal security measures.

The BBC's Rachel Harvey says it is not yet clear who was behind the attack, but suspicion will inevitably fall on the group also blamed for the Bali bombings, an extremist Islamic organisation called Jemaah Islamiah.

Tuesday's blast came just two days before the expected verdict in the trial of a key suspect, Amrozi bin Nurhasyim.

Security has been tight in Indonesia since the bombings, and authorities have warned of similar threats.

resources : http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3124919.stm